Oleh: Faoziduhu | Juni 30, 2011

MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI NIAS BARAT SUDAH BUKAN MIMPI


Banyak sudah mimpi tentang Nias Barat yang sudah mulai terwujud. Berdirinya kabupaten Nias Barat merupakan mimpi yang puluhan tahun diwacanakan akhirnya menjadi kenyataan. Demikian juga proses pemilihan kepala daerah pilihan rakyat yang seyogyanya sulit terwujud ditengah hiruk-pikuk dan carut-marutnya susksesi kepemimpinan di berbagai kabupaten dataran Nias ternyata menghasilkan pemimpin yang legitimit dan disukai masyarakat. Sekarang sudah jelas visi dan misi pemerintah terpilih. Bahkan 3 program 100 hari pemerintah sudah kita ketahui. Salah satunya adalah program pembangunan di bidang pendidikan.
Secara pribadi, seperti saya sudah utarakan dalam diskusi di FNB, saya sangat mendukung dan setuju ketiga program tersebut, yakni pendidikan, kesehatan dan peningkatan SDM. Khusus penekanan pada bidang pendidikan, saya patut memberikan apresiasi. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa pendidikan menjadi prioritas bagi tahap awal pembangunan NISBAR. Pertama, pendidikan merupakaan fondasi utama bagi suatu tatanan pembangunan. Mustahil pembangunan bisa terlaksana jika seluruh perangkat pembangunan dan masyarakatnya tidak atau kurang berpendidikan. Kuat tidaknya sebuah pembangunan ditentukan oleh fondasi pendidikan yang kuat atau tidak. Kedua, pendidikan adalah sebuah barometer sebuah pembangunan daerah. Jadi tidak sekedar fondasi namun juga sebuah ukuran maju tidaknya sebuah daerah. Sebuah daerah dikatakan maju, apabila mutu, kualitas, sarana penunjang pendidikan daerahnya maju.
Oleh sebab itu sebagai sumbangan pemikiran, saya mengajukan beberapa usul dan saran bagi kemajuan pendidikan di Nias, yang kiranya diperhatikan oleh pemerintah terkait. Pertama, program pendidikan 9 tahun harus digiatkan. Program pendidikan 9 tahun sebenarnya program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun implementasinya apakah sudah terlaksana dengan baik? Saya pikir, program pendidikan 9 tahun sangat relevan dilaksanakan di NISBAR. Dengan pendidikan 9 tahun kita harapkan generasi muda sudah ter-entaskan dari buta huruf. Tidak ada generasi muda yang tidak bisa membaca. Semua melek huruf. Kalau dulu, sudah tamat SD saja sudah bangga. Namun kebanggan semacam itu harus ditinggalkan. Sekarang tamat SD bukan lagi kebanggaan. Semua pemerhati pendidikan harus bahu membahu mengubah paradigma masyarakat kita yang bangga jika anaknya hanya tamat SD.
Kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Para pemangku jabatan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan perlu berlomba-lomba meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan rangsangan berupa penghargaan atas prestasi, bantuan atau insentif bagi sekolah yang mengalami kemajuan di dalam bidang mutu pendidikan. Bahkan kalau perlu pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dapat menetapkan, mempersiapkan dan memproyeksikan beberapa sekolah yang hendak dijadikan sekolah bertaraf tertentu sehingga menjadi sekolah faforit atau bergengsi. Jika di Nias Barat telah ada sekolah bergengsi, maka sudah bukan zamannya lagi bersekolah ke Gunungsitoli atau bersekolah ke luar daerah. Memang ini bukan soal gampang. Perlu ketersediaan sarana prasarana dan tenaga SDM guru yang memadai. Namun bukan mimpi lagi jika pemerintah memiliki kemauan memikirkan dan mempersiapkan hal ini sejak sekarang ini. Dalam hal ini peranan kalangan swasta juga tentu dapat memberikan andil bagi ketersediaan sekolah-sekolah bermutu di Nias Barat.
Ketiga, pemerintah perlu memikirkan kualitas para pendidik kita. Apakah tenaga pendidik memiliki sumber daya yang mumpuni di bidang pendidikan atau tidak? Kalau tidak, SDM perlu ditingkatkan. Lokakarya, pembinaan dan berbagai usaha lain yang bertujuan meningkatkan kualitas guru. Kalau perlu kepala sekolah di dorong melakukan studi banding dan riset berkala untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Usaha-usaha meningkatkan gelar dengan studi lanjut adalah hal yang juga perlu di giatkan. Yang tidak boleh kita kesampingkan, disamping meningkatkan kualitas para pendidik, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin kepegawaian. Sudah tidak zamannya, para guru bermalas-malasan dan mengabaikan tugasnya. Pengawasan diperketat sehingga penyalahgunaan jabatan dan korupsi dapat diberantas habis. Bukankah para pendidik yang seharusnya di garis depan dalam pemberantasan KKN?
Keempat, pemerintah perlu memikirkan kemana lulusan-lulusan pendidikan kita, ketika mereka menyelesaikan studi mereka? Biasanya ada 2 kemungkinan. Pertama, keluar daerah, entah dengan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Kedua, tetap di daerah dengan menjadi petani , nelayan atau menjadi pengangguran. Dari kedua kemungkinan tersebut saya tidak punya data yang valid berapa besaran persen masing-masing. Namun terlepas dari semua itu, sudah saatnya pemerintah daerah perlu memikirkan kemampuan serap lulusan pendidikan dari NISBAR. Untuk hal ini tentu dibutuhkan ketersediaan lapangan kerja yang tidak hanya bertani atau menjadi nelayan saja. Pemerintah perlu mendorong iklim usaha dan pembukaan lapangan kerja baru sehingga bisa menyerap lebih banyak lagi lulusan pendidikan. Dalam hal ini saya usulkan sudah saatnya pemerintah perlu memikirkan pendirian sekolah-sekolah kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan siap pakai yang kemudian dapat terserap.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: